Rona Kawasan AM 3

“Cakupan Wilayah Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kecamatan

Banyuasin II dan Karang Agung Ilir”

Area model ini meliputi wilayah Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin yang berada di dalam Lanskap Sembilang Dangku. Wilayah area model ini mencakup kawasan Taman Nasional (TN) Sembilang seluas 198.067 Ha dan wilayah di luar TN Sembilang seluas 126.303 Ha. TN Sembilang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Banyuasin II dan merupakan kawasan pesisir, rawa pasang surut dan sempadan sungai dengan sebaran ketinggian 0‐2 meter di atas permukaan laut. Akses ke wilayah ini masih didominasi oleh sarana transportasi sungai. Wilayah Kecamatan Banyuasin II di sekitar TN Sembilang merupakan kawasan hutan produksi, perkebunan, dan perdesaan. Kawasan hutan produksi di wilayah ini berada di dalam KPHP Lalan Mendis.

Peta Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kecamatan
Banyuasin II dan Karang Agung Ilir

Kawasan Taman Nasional Sembilang terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis berada pada 104°14’-104°54’ Bujur Timur dan 1°53’- 2°27’ Lintang Selatan. Sebelum ditetapkan menjadi taman nasional, berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5/1994 tentang RTRW Provinsi, Hutan Suaka Alam Sembilang memiliki luas 205.750 Ha yang pada awalnya merupakan penggabungan dari kawasan Suaka Margasatwa (SM) Terusan Dalam (29.250 Ha), Hutan Suaka Alam (HSA) Sembilang seluas 113.173 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Terusan Dalam seluas 45.500 Ha dan kawasan perairan seluas 17.827 Ha.

Kecamatan Banyuasin II pada tahun 2018 mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Sebelum pemekaran, kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 370.740 Ha dan terbagi menjadi 17 desa yang 8 desa diantaranya berbatasan langsung dengan kawasan TN Sembilang, yaitu : Desa Tanah Pilih, Desa Sungsang 4, Desa Sungsang 2, Desa Tabala Jaya, Desa Sumber Rejeki, Desa Majuria, Desa Karangsari dan Desa Jatisari.

Selain penduduk desa, terdapat masyarakat yang tidak tercatat sebagai penduduk salah satu desa namun tinggal di dalam kawasan TN Sembilang. Pemukiman di dalam kawasan TN Sembilang meliputi Terusan Dalam, Tanjung Birik, Simpang Ngirawan (Merawan), Sungai Bungin dan bagan‐bagan ikan di perairan pantai. Desa Tanah Pilih yang sebelumnya masuk dalam kawasan kini sudah dalam status enclave. Komoditas pertanian yang berkembang di wilayah kecamatan ini adalah padi dan palawija. Terdapat areal panen padi seluas 15.242 Ha. Sedangkan untuk komoditas perkebunan terdapat kelapa dan sawit. Produksi kelapa 3.350 ton/tahun dan sawit 303 ton/tahun. Wilayah ini juga merupakan sentra produksi perikanan dengan produksi yang mencapai 62.013 ton/tahun.

Sesuai PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai Daerah Penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Sejak ditetapkan pada tahun 2003, hingga saat ini belum ada penetapan daerah penyangga untuk kawasan Taman Nasional Sembilang.

Peta Lokasi Perusahaan di Area Model 3

Dipahami bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan atau pada skala lanskap yang lebih luas. Perambahan hutan akibat tekanan kemiskinan misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya penegakan hukum. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah mulai dari pusat , provinsi , kabupaten , kecamatan, sampai ke tingkat desa. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) telah mencanangkan cara baru pengelolaan kawasan konservasi, yang antara lain menekankan bahwa kawasan konservasi kini harus dikelola pada unit pemangkuan terkecil (Resort‐Based Management) dan masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek dilandasi dengan penghormatan terhadap HAM, adat dan budaya masyarakat setempat.

Selain memberikan karakteristik wilayah hilir sungai dan pesisir pada Lanskap Sembilang Dangku, area model ini jelas menggambarkan irisan dan ruang tarik‐menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi di bawah KPHP Lalan Mendis yang beroperasi di kawasan penyangga dan berbatasan langsung dengan TN Sembilang, dan dimensi kebutuhan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat yang di kawasan penyangga TN Sembilang di wilayah administrasi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir dan di luar wilayah KPHP Lalan Mendis. Dukungan bagi pencapaian tujuan konservasi TN Sembilang, serta aksi kemitraan penguatan fungsi penyangga taman nasional harus dapat dimaknai sebagai peluang untuk mempertahankan keberlangsungan produksi perusahaan dan peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar bagi masyarakat setempat pada saat yang sama.

Sesuai PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai Daerah Penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Sejak ditetapkan pada tahun 2003, hingga saat ini belum ada penetapan daerah penyangga untuk kawasan Taman Nasional Sembilang.

“Isu Strategis”

Selain memberikan karakteristik wilayah hilir sungai dan pesisir pada Lanskap Sembilang‐Dangku, area model ini jelas menggambarkan irisan dan ruang tarik‐menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi di bawah KPHP Lalan Mendis yang beroperasi di kawasan penyangga dan berbatasan langsung dengan TN Sembilang, dan dimensi kebutuhan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat di kawasan penyangga TN Sembilang, yang tinggal di wilayah administrasi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir dan di luar wilayah KPHP Lalan Mendis. Tarik menarik kepentingan tersebut tampak pada beberapa ragam permasalahan yang timbul di kawasan ini, antara lain: konflik pemanfaatan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan, ancaman kebakaran hutan dan lahan yang besar pada kawasan gambut, degradasi ekosistem hutan dan lahan gambut, konflik antara manusia dan satwa, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya dan lahan.

Terkait dengan ekosistem pesisir dan mangrove, area model ini menghadapi ancaman perambahan kawasan konservasi dan degradasi ekosistem mangrove hasil dari konversi lahan bakau menjadi tambak‐tambak budi daya, serta tumpukan sampah, terutama sampah plastik, di muara sungai, pesisir pantai dan laut lepas yang terbawa dari aktivitas rumah tangga dan pengelolaan sampah masyarakat yang tidak lestari mulai dari kawasan hulu sungai dan kawasan pemukiman yang dilewatinya.

Kemitraan AM 3

Agenda Forum Sembilang yang dilakukan.