Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan: Upaya Memahami Keragaman Pendapat Dan Pengalaman

Oleh: Tim Masterplan KELOLA Sendang

Secara faktual istilah lanskap merupakan serapan dari istilah landscape dan sudah terlanjur (secara sederhana) diartikan sebagai “bentang lahan” dengan perspektif biofisik yang mungkin lebih dekat dengan istilah land atau lahan sebenarnya, demikian sehingga mengantarkan kita pada perumusan istilah Pengelolaan Lanskap (Bentang Lahan) Berkelanjutan. Dari beberapa referensi sebenarnya jarang atau tidak ditemui istilah Sustainable Lancape Management, yang ada adalah istilah Sustainable Lanscape sebagai capaian dari pendekatan Integrated Lanscape Management (Penelolaan Lanskap Terpadu) atau Lanscape Approach (Pendekatan Lanskap). Tapi perlu disadari pula bahwa pengertian lanskap terpadu ini sebenarnya terkandung dalam sangat banyak istilah serupa. ditengah-tengah banyaknya pilihan untuk dirujuk ada baiknya jika kita memperhatikan salah satu pendapat tentang lanskap berkelanjutan berikut ini:

Walaupun tidak ada definisi yang disepakati secara universal tentang lanskap berkelanjutan, para penulis mendefinisikannya sebagai lanskap yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dapat “memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Secara umum, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan sinergi danmeminimalkan pertukaran (trade-off) antara tujuan-tujuan ekonomi, sosialdan lingkungan (termasuk iklim), di mana tujuan-tujuan ini saling bersaing.

Lanskap berkelanjutan secara bersama-sama akan memenuhi seluruh kebutuhan setempat (misalnya memastikan ketersediaan air bagi rumah tangga, lahan pertanian, badan usaha dan satwa liar; keanekaragaman hayati untuk penyerbukan tanaman dan pariwisata satwa liar lokal; ketahanan pangan setempat dan pendapatan), dan di saat yang sama juga berkontribusi pada komitmen nasional dan target global (misalnya penurunan bersih emisi gas rumah kaca berbasis lahan; target Aichi untuk konservasi keanekaragaman hayati; membuka lapangan kerja pedesaan; menghasilkan listrik dari sumber daya terbarukan; memasok surplus produksi pertanian untuk memberi makan penduduk kota).

Dengan merujuk pada pendekatan diatas diharapkan pengusungan Pendekatan Lanskap dapat sejalan dengan dan mendorong/memberikan akslerasi terhadap pencapaian SDGs yang tengah diupayakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Sejarah pendekatan lanskap di indonesia: kebutuhan untuk pembuktian

Implementasi pendekatan lanskap di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa progam di beberapa provinsi. Pada tahun 2015 Provinsi Sumatera Utara dan Papua menerapkan pendekatan ini dalam kerangka Program Sustainable Landscapes Partnership-Conservation Indonesia 2015. Program ini telah menghasilkan capaian berupa pengembangan kemitraan antar sektor, Sustainable Investment Action Plans (SIAP), pelibatan sektor swasta dan rantai pasok, dan dukungan untuk kawasan lindung.

USAID LESTARI menerapkan pendekatan lanskap untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengintegrasikan konservasi hutan dan lahan gambut dengan pengembangan emisi rendah (LEDS) di lahan lain yang sudah terdegradasi. USAID LESTARI mengusung program ini di Aceh, Kalimantan Tengah, Papua dalam jangka waktu 2015-2020. Selain kedua lembaga tersebut, IDH juga melakukan pendekatan lanskap untuk program-progamnya di Aceh, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan mulai tahun 2016.

Rekonsiliasi, kolaborasi dan keterpaduan parapihak dalam skala lanskap

Penggunaan lahan yang berbeda-beda sering kali bergantung pada sumber daya yang sama, keputusan yang dibuat untuk meningkatkan keluaran dalam satu sektor, tanpa koordinasi efektif dengan sektor-sektor lainnya, dapat memberikan dampak negatif pada ketersediaan sumber daya. Misalnya, perluasan pesat perkebunan kelapa sawit telah memperkuat perekonomian nasional dan mengangkat banyak produsen kecil keluar dari kemiskinan. namun, hal ini juga telah mengakibatkan laju deforestasi tinggi, pengalihfungsian rawa gambut yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi CO2 dan kebakaran liar. Hal ini juga telah memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia dan perpindahan penduduk secara paksa dari daerah-daerah yang terdampak.

Pengelolaan lanskap terpadu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan berbagai pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lanskap. Tingkat kerja sama dalam pengelolaan lanskap terpadu bervariasi, mulai dari pembagian informasi dan konsultasi hingga model-model yang lebih formal, dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan bersama. Menemukan tingkat kerja sama yang paling tepat merupakan bagian penting dari pengelolaan lanskap terpadu. Struktur tata kelola, besaran dan lingkup, serta jumlah dan jenis pemangku kepentingan yang terlibat (misalnya sektor swasta, masyarakat sipil, pemerintah) dalam pengelolaan lanskap terpadu, bervariasi.

Secara teoritis pendekatan lanskap mempunyai 5 elemen utama, yaitu :

  • Pijakan (Platform Bersama)
  • Pemahaman Bersama
  • Perencanaan Kolaboratif
  • Pelaksanaan yang Efektif
  • Pemantauan

Untuk mengukur keberhasilan pengelolaan elemen-elemen tersebut dapat digunakan kerangka berikut ini:

Tingkat Kerjasama Pemangku Kepentingan Pijakan (Platform) Pemangku Kepentingan Pemahaman Bersama Perencanaan Kolaboratif Pelaksanaan Efektif Pemantauan
Rendah Konsultasi/Pertemuan Ad hoc Informasi publik dari pemangku kepentingan lanskap yang terorganisasi dan mudah diakses Dokumen visi lanskap yang disepakati Pelaku lanskap mempertimbangkan rencana kolaboratif ketika membuat keputusan individual ·    Pemantauan tingkat tinggi

·    pelaporan publik

Menengah ·    Dialog pemangku kepentingan dan pertemuan rutin

·    Komitmen untuk saling merespon masukan dari pemangku kepentingan

Informasi terperinci tentang pengelolaan lahan yang diberikan kepada pemangku kepentingan lanskap lainnya Rencana/program strategis lanskap terperinci yang meguraikan kegiatan-kegiatan lainnya Komitmen/Kontribusi khusu untuk mencapai tujuan-tujuan lanskap yang telah disepakati Komitmen/kontribusi khusus untuk mencapai tujuan-tujuan lanskap yang telah disepakati
Tinggi Mekanisme formal untuk perwakilan pemangku kepentingan aturan formal untuk pengambil keputusan Mekanisme untuk meminta informasi dari pemangku kepetingan lanskap lainnya Kerangka akuntabilitas yang jelas untuk kepatuhan pelaku yterhadap rencana lanskap dipantau dan sanksi tersedia untuk yang tidak mematuhi Pelaporan terperinci tentang pelaksana rencana kolaboratif keputusan individual yang terkait dengan rencana kolaboratif ·    Strategi pemantauan

·    Evaluasi terperinci yang dicapai

·    Insentif positif bersyarat

·    Sanksi negatif

Kerangka diatas dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui tingkat partisipasi parapihak dalam menjalin keterpaduan berdasarkan 5 elemen pengelolaan lanskap terpadu. Termasuk dalam hal ini dalam penyusunan masterplan. Keberhasilan penyusunan masterplan sangat tergantung dari tingkat kedalaman dari isinya. Pada tingkatan terendah kualitas masterplan akan hanya berisi kesepakatan visi (hal-hal normative) saja sedangkan pada tingkatan yang paling tinggi dokumen ini dapat berisi kesediaan/kerelaan parapihak secara akuntabel hingga penerapan sangsi jika tidak dapat memenuhinya.